Masalah Sosial yang Terjadi di Masyarakat

Kurangnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Sekolah

     Apa itu masalah sosial? Yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal, atau definisi masalah sosial yaitu keditaksesuaian unsur-unsur masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal, maksudnya selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata maka masalah sosial akan tetap selalu ada didalam kehidupan.

     Masalah sosial terutama masalah kemiskinan, pemerintah atau masyarakat bisa mengendalikan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kebersamaan atau kekeluargaan dengan diadakannya program perdagangan di pasar modern atau tradisional dengan berbagai macam bentuk, agar masyarakat terpacu untuk bisa mengembangkan kreasi mereka masing-masing. Sehingga masyarakat bisa menghasilkan pendapatan dan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

    

     Tindakan bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah sosial, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di bandingkan masyarakat yang lain.

     

     Penanganan masalah sosial oleh masyarakat itu sendiri dalam berbagai hal saling mengisi dan saling melengkapi, dengan tindakan penanganan yang dilakukan oleh institusi pemerintah (Negara). Menempatkan usaha pelayanan sosial yang merupakan salah satu implementasi dari kebijakan sosial oleh negara tersebut akan melibatkan interkasi atau hubungan timbal balik.

     Beberapa contoh masalah sosial:

• ·         Kemiskinan
• ·         Pengangguran
• ·         Pendidikan

     Faktor yang dapat menimbulkan masalah sosial:

• ·         Ekonomi
• ·         Budaya
• ·         Biologis
• ·         Psikologis

     Sebagai contoh, kita ambil topik kurangnya pemerataan sarana dan prasarana sekolah atau pada bidang pendidikan, masalah itu sering kita temukan di Indonesia dan termasuk pada masalah sosial. Entah itu kurangnya transportasi menuju sekolah, gedung layak pakai atau tidak dan masih banyak lagi.

     Berdasarkan wawancara antara http://makassar.antaranews.com/ dengan Abdullah, tokoh masyarakat setempat di Polman, Senin, mengatakan, di desa tersebut hanya terdapat dua Sekolah Dasar (SD), dan jarak antara kedua sekolah tersebut cukup jauh mencapai 15 kilometer. Selain minimnya jumlah SD, "Kalau lewat dari 06.00 WITA itu, maka mereka akan terlambat masuk sekolah. Kalaupun bisa tiba tepat waktu di sekolah, tentunya tidak akan bisa berkonsentrasi untuk belajar, karena masih dalam kondisi capek," jelasnya.

     Menurut Abdullah, jika dilihat luas Desa Kalapadua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman seharusnya bisa menambahkan sebanyak dua hingga tiga unit SD. Masyarakat setempat pun mengeluhkan tidak adanya sekolah untuk tingkat menengah, baik Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). SMP yang jaraknya paling dekat dari Desa Kalapadua berada di desa tetangga, yakni di Desa Pokko, yang jaraknya sekitar 30 kilometer.

     Menurut saya. saat ini pendidikan di Indonesia secara keseluruhan masih belum sempurna. Banyak kendala di bidang ini. Dari mulai kualitas guru di beberapa tempat yang masih kurang, distribusi guru di beberapa daerah yang kurang, pendidikan yang belum merata sampai ke daerah terpencil (keterbatasan akses pendidikan di sejumlah daerah), dan masih tingginya tingkat putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi.

     Sebaiknya pemerintah daerah melakukan pemerataan fasilitas sekolah yang memadai karena selama ini menurut saya, yang diperhatikan hanya sekolah-sekolah yang berada di Ibu kota dan pemilihan guru yang cukup untuk daerah-daerah yang masih kurang. Untuk kualitas guru, sepertinya akan lebih baik jika minimal pendidikan S1. Perbaiki beasiswa, karena masih banyak yang membutuhkan tetapi berakhir dijalanan. Dan yang paling penting adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Komite Sekolah untuk bersikap jujur tidak melakukan tindakan korupsi yang akan menimbulkan dampak besar sehingga berimbas kepada banyak orang.